Headlines News :
purbalingga

Kabar Paling Anyar

Meski Difabel, Pantang Menyerah untuk Melakukan Pelatihan

Written By Kabare Braling on Friday, March 24, 2017 | 3:46 PM

PURBALINGGA – Para penyandang difabel yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Purbalingga, mengikuti pelatihan menyulam dan membuat kesed. Pelatihan yang digelar di sekretariat PPDI di Jalan S Parman nomor 5 Purbalingga difasilitasi Yayasan Pilar.

Ketua Yayasan Pilar Purbalingga, Sri Wahyuni mengatakan, kegiatan pelatihan yang sudah dimulai sejak awal Maret ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan penyandang difabel dalam kemandiriannya.

Yayasan Pilar Purbalingga tergerak untuk ikut memberdayakan para penyandang difabel yang selama ini terkesan terabaikan,” kata Sri Wahyuni, Jumat (24/3).

Sri Wahyuni mengatakan, dalam pelatihan tersebut, para penyandang difabel diajari membuat rajutan bunga dari pita dan kain perca kemudian dibuat hiasan dinding, tas, dompet, kerudung, taplak meja dan lainya. Sementara penyandang difabel lainnya ada yang diajari membuat kesed.

Kesed buatan para penyandang difabel ini ternyata bentuknya unik. Ada yg berbentuk apel, bebek, ayam, dan lainnya. Ternyata mereka sangat kreatif,” kata Sri Wahyuni yang juga ketua KPUD Purbalingga.

Untuk melatih para penyandang difabel itu, Yayasan pilar mendatangkan instruktur perajin handycraft lokal yakni Desi Wulandari.

Mereka rata-rata cerdas, mudah memahami semua yang diajarkan. Jadi mereka sudah bisa membuat tanpa harus saya pandu. Saya cukup mengarahkan saja,” ujar Desi disela-sela pelatihan.

Hasil pelatihan tersebut, nantinya akan dipamerkan pada acara silaturahmi penyandang difabel se-Purbalingga dengan Bupati Tasdi, SH, MM di pendopo Dipokusumo, tanggal 11 April 2017 mendatang.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Miris, di Purbalingga Penderita HIV Bertambah 19 Orang!

PURBALINGGA – Sampai dengan bulan Pebruari dari 169 penderita Human Immunodeficiecy Virus (HIV) Acquiered Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Purbalingga 30 persen-nya dinyatakan telah meninggal dunia. Namun hingga memasuki bulan Pebruari melalui pemeriksaan sukarela, tahun ini ada sebanyak penderita baru penyakit tersebut sebanyak 19 orang.

Saya sudah mendapat laporan/informasi, bahwa sampai dengan bulan Pebruari sudah ada 19 orang terjangkit HIV, itupun yang baru diketahui melaui tes sukarela, mungkin yang belum terdeteksi dilapangan masih banyak. Dan dari 169 penderita HIV/AIDS 30 persen dinyatakan meninggal dunia,”ungkap Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dihadapan para tokoh masyarakat pada saat Sarasehan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Kecamatan Kutasari, Kamis (23/3).

Dengan adanya penambahan jumlah kasus penularan HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga, pihaknya menghimbau masyarakat diminta membantu pemerintah dalam mencegah penyakit tersebut

Oleh karena itu, melalaui kesempatan ini, saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk membantu pemerintah dalam mensosialisaikan tindakan-tindakan pencegahan HIV AIDS,”pintanya.


Selain dapat menular melalui kontak darah, hubungan seksual dengan bergonta ganti pasangan, menurut Wabup, salah satu pencegahan penyakit tersebut adalah setia terhadap pasangan, karena ternyata pola penularan HIV/AIDS yang dahulu mayoritas kaum laki-laki, namun sekarang ini berbalik dan hampir 60 persen penderita penyakit tersebut diderita kaum perempuan serta biasanya ibu rumah tangga

Bahkan berdasarkan informasi/laporan terakhir ada seorang ibu dan bayi yang mendertia penyakit tersebut tertular oleh suaminya,”jelasnya.

Oleh karena itu, kata Wabup, hal tersebut menjadi permasalah bersama semua pemangku kepentingan di Kabupaten Purbalingga disamping permasalahan-permasalah lain yang dihadapi. Pihaknya juga meminta agar kesadaran masyarakat ditingkatkan dalam memperlakukan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), karena ternyata kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait fenomena HIV/AIDS, banyak sekali masyarakat ketika mengetahui ada salah satu warga masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut penderita tersebut didiskriminasikan. Padahal semua warga masyarakat mempunyai hak sama termasuk para ODHA.

Heny Ruslanto dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Purbalingga beberapa waktu lalu menyatakan, berdasarkan keterangan data dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, pada tahun 2015 kenaikan penderita HIV/AIDS di Purbalingga mencapai 100 persen lebih. Untuk tahun 2015 di Purbalingga ada 28 penderita dan sampai bulan November 2016 menjadi 62 orang. Sehingga total jumlah penderita dari tahun 2010 hingga tahun 2016 tercatat 169 orang, sedangkan persebaran HIV/AIDS ada di lima kecamatan dengan jumlah tertinggi Kecamatan Purbalingga, Padamara, Kutasari, Bobotsari dan kecamatan Kejobong.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Dana Sosial Perusahaan Diharapkan Percepat Penanggulangan Kemiskinan

Written By Kabare Braling on Thursday, March 23, 2017 | 1:08 PM

PURBALINGGADana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana tanggung jawab Sosial Perusahaan sangat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lewat program-programnya perusahaan atau badan usaha baik milik swasta maupun nasional bisa berkiprah untuk ikut mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Kontardi mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.


Dengan adanya CSR ini kita berharap bisa mendorong pembangunan di Purbalingga yang lebih baik dan sejahtera,” katanya saat membuka sosialisasi program-program BUMN di Pendopo Dipokusumo, Senin (20/3). Kegiatan tersebut diikuti oleh 3 BUMN yakni PT PLN, Perum Bulog dan PT Telkom serta diikuti oleh 500 peserta yakni seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa.

Program PT PLN, menurut Asisten Manager Pelayanan Pelanggan, Agus Pujadi salah satunya adanya program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan pengembangan wisata baik di tempat wisatanya maupun akses jalannya. Kemudian bantuan gerumbul belum berlistrik, serta pemasangan gratis bagi masyarakat tidak mampu.


Program tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat, dengan memberikan usulan dalam bentuk proposal yang ditujukan ke PLN Pusat dan bisa lewat PLN Area Purwokerto,” kata Agus.

Selain itu juga Agus menambahkan bagi pelanggan 900 kWh subsidi mulai sedikit demi sedikit dikurangi, sampai bulan Juli dan seterusnya. Pelanggan 900 kWh akan mendapatkan harga ke-ekonomian, sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu akan tetap disubsidi. Data masyarakat tidak mampu diambilkan dari data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Kemudian dari Perum Bulog, mempunyai program penyerapan gabah petani (sergap), rumah pangan kita dan lumbung pangan desa. Sedangkan dari PT Telkom mempunyai program rumah kreatif BUMN, Pustaka digital, kampung digital dan pinjaman lunak dengan jangka waktu 24 bulan bagi UMKM. Kemudian WiFi Corner yang bisa dipasang tiap-tiap kecamatan secara gratis, dan masyarakat tinggal membeli voucer WiFi Corner di minimarket terdekat.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

60.000 Ton Gabah Petani Menjadi Target untuk Diserap Bulog Purbalingga

PURBALINGGA – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Banyumas mulai melakukan penyerapan gabah dari para petani di Purbalingga . Pada musim panen bulan Pebruari - Maret ini Bulog sudah menyerap 1.000 ton beras atau setara dengan 2.000 Gabah Kering Panen (GKP). Bulog menyiapkan dana tak terbatas untuk membayar gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Tahun 2017 ini pada musim tanam I dan II, Bulog mentargetkan akan menyerap gabah petani Purbalingga sebanyak 60.000 ton GKP atau setara dengan 30.000 ton beras,” kata Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyumas Setio Wastono disela-sela panen padi lahan demplot tanaman padi dengan aplikasi pupuk Kujang NPK 30-6-8 di kelompok tani Ngudi Karya, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah, Selasa (21/3).

Dikatakan Setio Wastono, dalam pelaksanaan program pengadaan pangan tahun 2017, pihaknya melibatkan mitra kerja Bulog termasuk diantaranya Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada panen perdana tersebut, Setio juga secara simbolis membayar gabah petani kelompok Ngudi Karya, dan menyepakati kelompok itu akan memasok gabah tiga ton perhari kepada Bulog.

Dalam tahun ini kami optimis bisa menyerap gabah petani Purbalingga sesuai dengan target. Pada tahun 2016 lalu saja, dari target 28.000 ton beras, mampu terserap 30.000 ton beras, atau terlampaui 106 persen. Target tahun ini dinaikan menjadi 30.000 ton beras atau setara dengan 60.000 ton GKP. Kami optimis bisa mencapainya dan mudah-mudahan panen padi petani dalam kondisi optimal, tidak ada serangan hama penyakit tanaman,” katanya.

Bulog, lanjut Setio Wastono, akan membeli gabah petani seharga Rp 3.700,- per kilogram di tingkat petani untuk GKP dengan kadar air 25 – 30 persen. Sedang untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.650 per kilogram di gudang Bulog, sementara untuk beras Bulog siap menampung dengan harga Rp 7.300 per kilogram di gudang Bulog.

Serap gabah (Sergap) petani ini merupakan upaya pemerintah dalam percepatan serap gabah sesuai dengan Perpres nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pembelian Harga Gabah dan Beras petani,” tambah Setio Wastono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Purbalingga Ir Lily Purwati mengatakan, target produksi padi tahun 2017 ini sebesar 284.273 ton GKG. Target itu disuplai dari luas areal tanaman padi 49.789 hektar (ha).

Hingga bulan Pebruari, luas areal tanaman padi sudah mencapai 23.753 hektar, dan kami optimis target luas areal tanaman padi hingga musim tanam I dan II bisa mencapai 49.789 hektar. Dari luasan tersebut nantinya diperkirakan akan mencapai produksi 284.273 ton gabah kering giling atau setara dengan beras 179.660 ton. Jika serapan Bulog mentargetkan 30 ton beras dari petani Purbalingga, optimis sangat bisa tercapai,” kata Lily.

Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ yang melakukan panen padi perdana tersebut mengatakan, Pemkab Purbalingga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dalam upaya meningkatkan produktivitas tanama padi, seperti dari PT Pupuk Kujang, pihak TNI, para penyluh pertanian, akademisi dan dari semangat para petani juga.

Peningkatan produktivitas tanaman padi itu tentunya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Dukungan PT Pupuk Kujang yang mengaplikasikan pupuk NPK 30-6-8 ternyata mampu meningkatkan produksi hingga 2 kwintal per hektar,” kata Wabup Tiwi.

Wabup Tiwi mengungkapkan, pada tahun 2017 Pemkab Purbalingga mentargetkan surplus beras sebesar 81.437 ton. Surplus beras tahun 2016 tercatat 65 ribu ton, sedang tahun 2015 Purbalingga surplus beras 22 ribu ton.

Wilayah Purbalingga dengan sejumlah lumbung padi seperti di Kecamatan Kalimanah diharapkan terus mendukung target surplus beras tersebut,” harap Tiwi.

Sementara itu Direktur SDM dan Pemasaran PT Pupuk Kujang, Indra Armansyah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan Demplot tanaman padi di berbagai tempat seperti di Gunungkidul Yogyakarta, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah termasuk di Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah. Hasil demplot itu menunjukkan penggunakan pupuk Bion Up dan pupuk NPK 30-6-8 mampu meningkatkan produktivitas tanaman 30 persen.

Demplot di kelompok Tani Ngudi Karya Desa Sidakangen ini mampu meningkatkan hasil panen padi sekitar 25 persen, dari 6 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar,” kata Indra Armansyah.

Pengurus kelompok tani Ngudi Karya Desa Sidakangen, Sutarjo mengungkapkan, pihaknya merasa bersyukur setelah menggunakan pupuk Kujang NPK 30-6-8 hasil panennya meningkat 2 ton per hektar, dan berpengaruh juga terhadap rendemen padi yang biasanya 50 persen menjadi 70 persen.

Padi varietas Situ Genting yang saya tanam dengan perlakukan pupuk Kujang menjadikan warna tanaman lebih kuning (matang), bulir padi padat isinya, batangnya kuat dan akarnya kokoh,” kata Sutarjo.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Purbalingga Kembali Terima Mahasiswa Kesehatan untuk Melakukan PKL

PURBALINGGA - Sebanyak 46 Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jakarta II akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 32 hari, sejak 20 Maret-21 April. Tempat Praktek berada di Kecamatan Kejobong yakni di Desa Lamuk dan Desa Bandingan. 46 Mahasiswa tersebut terbagi 6 kelompok dimana masing-masing desa 3 kelompok.

Menurut Direktur Poltekes Jakarta II, Joko Sulistiyo, tujuan PKL agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar dalam menerapkan ilmu kesehatan lingkungan. Kemudian bisa mengenali dan mengatasi masalah kesehatan lingkungan yang kelak bisa diterapkan dalam tugas di kemudian hari. Hasil PKL nantinya diharapkan dapat meningkatkan capaian kehidupan keluarga yang sehat.

PKL Tahun ini mengambil tema lingkungan sehat meningkatkan kinerja masyarakat untuk mencapai keluarga yang sehat,” katanya saat penerimaan PKL di Gedung Graha Adiguna, Selasa (21/3).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kusmartadi mengatakan PKL yang dilakukan sejalan dengan misi ke 4 rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2016-2021. Yakni meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan derajat kesehatan terus dilakukan antara lain dengan pembangunan RSIA Panti Nugroho dan Revitalisasi Puskesmas Rawat Inap,” kata Kusmartadi.

Permasalahan kesehatan yang masih dijumpai yakni masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Masih adanya transisi epidemiologi. Belum meratanya akses pelayaan kesehatan masyarakat, serta belum semua masyarakat tercover dalam jaminan kesehatan. Untuk itu mahasiswa PKL diharapkan kontribusinya dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan kesehatan tersebut.

Masasiswa juga diharapkan dapat memperdayakan, dapat melakukan pembelajaran dan pencerahan kepada masyarakat,” pungkasnya.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Sukses, Penerimaan Tax Amnesty Purbalingga Capai Rp 36 M

PURBALINGGA – Target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purbalingga, terlampaui. Sejak periode pertama hingga menjelang penutupan periode III pada 31 Maret 2017 penerimaan negara yang masuk sebesar Rp 36 miliar.

Target kebijakan pengampunan pajak sejak tahap pertama bulan Juli 2016 lalu hingga tahap ketiga di wilayah KPPP Purbalingga Rp 30 miliar,” kata kepala KPPP Purbalingga, Siswanto disela-sela acara penyampaian SPT (Surat pemberitahuan) tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 oleh Bupati Purbalingga Tasdi, SH, MM, Rabu (22/3).

Dikatakan Siswanto, penerimaan tax amnesty pada tahap I bulan 1 Juli – 30 September 2016 sebesar 18,386 miliar, kemudian tahap II mulai 1 Oktober – 31 Desember 2016 sebesar Rp 10 miliar, dan tahap III sebesar Rp 5 miliar.

Kami optimis, penerimaan pengampunan pajak akan bertambah lagi karena masih ada sisa waktu hingga akhir bulan Maret ini,” kata Siswanto.

Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang akan mengikuti tax amnesty, KPPP Purbalingga akan buka hingga malam hari, bahkan pada hari terakhir penutupan tax amnesty, KPPP akan tutup hingga pukul 24.00 WIB.

Kami masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak atau warga negara yang akan mengikuti program tax amnesty,” tambah Siswanto.

Di bagian lain Siswanto mengatakan, KPP Pratama Purbalingga sebagai bagian dari Direktorat jenderal Pajak mendapat target penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 650.126.682,-. Hingga tanggal 21 Maret 2017 sudah terealisasi Rp 70.105.340.403,- atau tingkat capaian sebesar 10,78 persen.

Untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut, kami telah dan akan terus melakukan upaya melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, juga melalui upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” kata Siswanto.

Ekstensifikasi penerimaan pajak, jelas Siswanto, dititiberatkan pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Sedang intensifikasi diarahkan bagi wajib pajak badan yang bergerak dibidang industri pengolahan seperti industri plastik, tekstil, produk tekstil, kayu, dan produk hasil pertanian.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dalam melaporkan SPT PPh Tahunan,” kata Siswanto.

Siswanto menambahkan, pada tahun 2017 ini KPP Pratama Purbalingga mentargetkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh Tahunan sebanyak 66.545 wajib pajak. Sampai tanggal 21 Maret 2017 wajib pajak yang telah melaporkan SPT PPh Tahunan tahun 2016 dan tercatat di sistem portal DJP sebanyak 25.823 wajib pajak atau 38,81 persen dari target yang direncanakan. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak sampai dengan tanggal 21 maret 2017 baru sebesar 50,07 persen.

Sementara itu Bupati Tasdi usai melaporkan SPT PPh Tahunan tahun 2016 mengatakan, pihaknya menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan karena batas waktu pelaporan sudah semakin sempit yakni tanggal 31 Maret 2017.

Pajak ini merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara), dan dana itu nantinya untuk membangun termasuk pembangunan di Purbalingga. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan,” pinta Bupati Tasdi.
Tasdi menambahkan, pihaknya akan mendorong para PNS (Pegawai negeri Sipil), khususnya para pejabat untuk segera melaporkan SPT PPh Tahunan.

Untuk tahun depan, akan kami adakan gerakan melaporkan SPT PPh Tahunan, paling tidak pada bulan Pebruari sehingga tidak terlalu sempit waktunya dari batas waktu pelaporan. Pelaporan bisa melalui e-Filing atau bisa datang ke KPP Pratama,” kata Tasdi.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Kurang Disiplin, ASN di Purbalingga Ditekankan untuk Memiliki Budaya Malu

PURBALINGGA – Untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga berharap, agar sepuluh budaya malu diimplementasikan

Saya minta semua ASN dilingkungan sekretariat daerah wajib membaca dan mengimplementasikan 10 budaya malu, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kedisiplinan ASN,”ujar Sekda Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi pada apel pagi di halaman Setda Purbalingga Rabu (22/3).

Kesepuluh budaya malu tersebut sambung Wahyu Kontardi, antara lain ASN harus malu sering terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk kerja tanpa alasan dan sering minta izin tidak masuk kerja,serta bekerja tanpa program juga pulang sebelum waktunya.

Disamping itu, sepuluh budaya malu lainnya adalah sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, serta pekerjaan terbengkalai dan berpakaian seragam tidak rapi juga tanpa atribut lengkap,”jelasnya.

Wahyu Kontardi mengatakan, bahwa sepuluh budaya malu yang diberitakan di media massa sering tidak dihiraukan oleh oknum ASN, seperti datang pagi hari hanya untuk absen lalu pergi tanpa keterangan dan pada jam pulang kantor absen kembali. Ada juga yang datang absen serta mengikuti apel pagi, namun menjelang siang meninggalkan meja kerja tanpa keterangan yang jelas.

Selain itu, dalam pemberitaan di koran-koran ada juga ASN dalam bekerja tanpa adanya sebuah program serta pertanggungjawaban, untuk itu, seorang ASN harus malu kalau sampai melakukan itu semua,”ujarnya.

Wahyu berharap, bahwa untuk ASN dilingkungan Pemkab Purbalingga, jangan sampai melakukan hal-hal tercela atau melakukan sepuluh budaya malu tersebu. Namun untuk hal-hal mendesak, seperti keluarga ada yang sakit atau keperluan mendesak lainnnya bagi ASN masih ada kebijakkan untuk meminta ijin kepada atasannya, dengan catatan tidak dijadikan alasan untuk sering minta ijin.

Bupati Purbalingga Tasdi dalam, amanat apel pagi sebelumnya mengatakan, bahwa kegiatan apel pagi yang sudah setahun dilakukan bersama Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi ke semua Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dan lingkungan Setda Purbalingga sudah membuahkan hasil. Dari hasil laporan semua Kepala Bagian (Kabag) di Setda hampir 100 persen ASN di setda hadir kecuali untuk petugas yang melakukan dinas dalam berupa pelayanan serta petugas kebersihan.

Saya yakin untuk pelaksanaan apel pagi PNS di Setda sudah tidak ada lagi masalah lagi, terkecuali untuk mereka yang dinas dalam berupa pelayanan kegiatan dilingkungan pendopo dan petugas kebersihan memang dituntut bekerja dilapangan,”ujarnya.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Karawitan, Seni Wajib Bagi Perangkat Daerah

Written By Kabare Braling on Tuesday, March 21, 2017 | 1:48 PM

PURBALINGGA – Sebagai bentuk pelestarian terhadap nilai-nilai budaya Jawa, khususnya seni musik tradisional Jawa atau karawitan serta sinden, Bupati Purbalingga meminta, agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya mahir bermain karawitan juga berlatih sinden.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Purbalingga Tasdi saat apel pagi di hadapan semua pejabat dan ASN dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga Sabtu (18/3). Menurut Bupati, selain sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa agar tidak punah, dengan digiatkan kembali masyarakat khususnya para ASN, nantinya akan ada regenerasi para pelaku seni budaya.

Saya kepengin pada setiap acara bulanan di Pendapa Dipokusumo yang tampil tidak hanya sinden dan penabuh gamelannya yang itu-itu saja. Minimal harus ada regenerasi dalam bidang seni budaya, sehingga seni budaya Jawa tidak punah,”ujar Bupati.

Selama ini, sambung Bupati, setiap kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten di Pendapa Dipokusumo berupa seni karawitan dan tari-tarian merupakan wakil dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan tampil bergilir setiap bulannya. Sedangkan penampilan taria-tarian tradisional dan para penabuh seni karawitan beserta sindennya rata-rata sudah tidak muda lagi, bahkan yang tamnpil setiap tahunnya juga orang tersebut . Selain itu, pelaku atau para pemainnya tidak ada pergantian, khususnya dari kalangan generasi muda, sehingga perlu ada regenerasi.

Untuk itu, saya minta semua ASN di OPD-OPD agar belajar atau latihan dan bisa bermain seni karawitan serta seni sinden, sehingga natinya dapat tampil pada acara pentas kesenian uyon-uyon di pendopo,”pintanya.

Bupati menambahkan, agar waktu pelaksanaan latihan seni karawitan disetiap OPD supaya disesuaikan dengan jadwal dan pihaknya menyediakan seperangkat gamelan untuk berlatih yaitu di Pendapa Dipokusumo dan Pendapa Cahyana. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terhadap lestarinya budaya Jawa, pihaknya sudah mengalokasikan seperangkat gamelan untuk 18 kecamatan.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Peran GOW, Buktikan Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

PURBALINGGA – Peran Gerakan Organisasi Wanita (GOW) atau perempuan disemua lini kehidupan tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan mempunyai peranan penting, baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan maupun perannya dalam mendukung karir suami.

Menurut Koordinator GOW se-Eks Karsidenan Banyumas, Winarni Purnoko, perempuan juga memiliki andil besar dalam menentukan arah bernegara, karena sebanyak 52 persen jumlah pemilih dalam pemilu adalah perempuan. Banyaknya jumlah perempuan dan diikuti perkembangan Zaman tantangan GOW akan semakin berat.

Salah satu kendalanya, lanjut Winarni minimnya pendanaan untuk operasional organisasi. Saat ini dengan adanya regulasi atau aturan dari pemerintah yang mengharuskan setiap organisasi penerima bantuan dana hibah harus berbadan hukum. Sehingga dana hibah juga tidak dapat diberikan setiap tahun dan saat ini GOW hanya mengandalkan dana hibah dan kendalanya tidak adanya gedung untuk organisasi tersebut.

Untuk itu, atas prakarsa ketua GOW Se-Eks Karesidenan Banyumas, kami mengadakan pertemuan demi mewadahi semua aspirasi yang ada. Saya berharap, usai acara rakor tetap semangat, walapun banyak kekurangan disana sini,”jelas Koordinator GOW Se-Eks Karesidenan Banyumas Winarni Purnoko di Pendapa Cahyana Sabtu (18/3) saat Rapat Koordinasi GOW Se-Eks Karesidenan Banyumas.

Dalam sambutannya Bupati Purbalingga yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga Sigit Subroto mengatakan, bahwa peran wanita membawa efek besar dalam mendorong pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu, dengan tidak mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan, kita wajib mempersiapkan putra-putri kita untuk meneruskan apa yang menjadi harapan kita semua, dengan demikian secara resmi Rakor GOW pada hari ini saya nyatakan di buka,”ujarnya.

Kegiatan rakor yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rakor di tingkat provinsi diikuti 70 peserta dari perwakilan GOW yang ada di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap berlangsung sehari.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)

Pemda Canangkan, Jalan Jenderal Sudirman, Jadi Kawasan Super Tertib

PURBALINGGA - Jalan Jenderal Sudirman selain jadi kawasan tertib lalulintas, jalan tersebut juga menjadi kawasan tertib bagi masyarakat. Kawasan tersebut menjadi percontohan dari tertib perijinan, tertib penataan pedagang kaki lima (PKL) dan tertib parkir.

Hal tersebut dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Imam Wahyudi saat memimpin rapat konsolidasi konflik rawan sosial di ruang rapat bupati, Jumat (17/3). Penataan kawasan tertib diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi akibat kurang teraturnya suatu kawasan.

"Sekarang Pemerintah Kabupaten sudah mengatur parkir, satu saf, yang dulu miring sudah lurus. Kita juga sudah menyurati pusat-pusat perbelanjaan seperti Swalayan ABC dan Harum agar membuat tempat parkir khusus," katanya.

Untuk tertib pemasangan iklan dan reklame lanjut Wahyudi yang tidak berijin dan melintang jalan, kecuali pada tempatnya sudah diperintahkan Satpol-PP untuk melepaskan. Sedangkan untuk penataan PKL depan SMA untuk siang hari sudah tidak ada, kecuali bakso mas Joni sampai sekarang belum pindah.

Selain penertiban PKL, Pemkab juga melakukan razia pengemis gelandangan orang gila dan tunawisma (PGOT ) juga telah dan terus dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian. Selian dengan kepolisian dan Pemkab juga akan bekerjasama sama dengan pihak-pihak terkait, sehingga bukan hanya bukan hanya ditangkap tapi ada pembinaan.

Terkait krisis sosial lainnya seperti Togel, Pemkab juga tidak tinggal diam. Kedepan Pemkab akan membuat gerakan pemberantasan perjudian bersama Forkompinda dan masyarakat.

"Gerakan ini bukan hanya pemerintah saja namun harus didukung oleh semua masyarakat Purbalingga," pungkasnya.


(Kabare Bralink/Dinkominfo)
 
Copyright © 2011. Kabare Bralink - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis