Purbalingga Bangun Kabupaten Layak Anak. Ini Penjelasan Lengkapnya

PURBALINGGA - Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

KLA dicanangkan guna membangun inisiatif pemerintah kabupaten sebagai upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan. Kepala BKBPP Kabupaten Purbalingga, Hanung Wikantono mengatakan Purbalingga telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan KLA.

“Diperlukan kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak melalui program KLA,” ungkap Hanung pada Rakor Tim Gugus Tugas KLA (21/12) di Graha Adiguna.

Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Purbalingga melalui Tim Gugus Tugas KLA harus bersinergi dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan KLA. Perlu adanya kontribusi seluruh komponen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Purbalingga menjadi lebih baik. Kuantitas dan kualitas SDM yang baik dilahirkan sejak usia anak-anak.

“Anak sebagai aset yang paling berharga bagi masa depan, harus betul-betul dijaga dan diberikan haknya,” jelas Hanung.

Ruang lingkup KLA berdasarkan hak dasar anak dikelompokan dalam lingkup bagaimana anak hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan partisipasi anak di lingkungan masyarakat. Dasar pengukuran keberhasilan KLA dinilai dari lima kluster hak anak yang terpenuhi yakni hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar; hak pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan; hak sipil dan hak kebebasan; serta hak perlindungan khusus.

Hanung memaparkan perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan Purbalingga sebagai Kabupaten Layak Anak. Berbagai rencana harus dimatangkan dengan cara menentaskan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang memadai, jaminan, dan pemberdayaan masyarakat harus dibenahi serta ditingkatkan yang dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Nantinya dari desa-desa layak anak juga akan muncul kecamatan layak anak sehingga mampu membangun Purbalingga menjadi KLA.

“Ada sembilan desa yang dan sembilan kecamatan yang akan menjadi desa dan kecamatan percontohan layak anak,” tambah Hanung..

Wakil Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan ada target yang harus dicapai Purbalingga. Seluruh pihak harus saling terintegrasi, harus optimis dalam mengawal Purbalingga menjadi KLA. Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus memiliki sense of belonging terhadap hak-hak anak. Selain itu, data-data mengenai anak ataupun kasus-kasus yang terjadi pada anak harus terus diperbaharui.

“Semua komponen harus saling mengupdate data agar data-data yang diperoleh akurat,” tambah Tiwi.

Dalam Rakor Tim Gugus Tugas KLA, Tiwi berpesan agar pihak-pihak yang termasuk dalam tim gugus tugas KLA, kemudian seluruh masyarakat agar sengkuyung mewujudkan Purbalingga sebagai Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut diharapkan, anak-anak dapat secara maksimal, mengoptimalkan kemampuan dan bakatnya. Selain itu juga, Purbalingga dapat menjadi kabupaten yang mampu mencetak generasi cerdas.