Purbalingga Patut Dicontoh! Gelar Doa Bersama untuk Aksi Damai #212 Bersama 5 Pemuka Agama

PURBALINGGA - Aksi damai Nasional yang dilaksanakan pada 02 Desember 2016 di Monumen Nasional Jakarta mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Purbalingga. Untuk mendoakan aksi damai berjalan lancar dan baik, Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga beserta seluruh komponen masyarakat Purbalingga menggelar do’a bersama di Pendapa Dipokusumo, Jumat malam (01/12).

Kegiatan doa bersama mendapatkan apresiasi dari Bupati Tasdi, karena seluruh masyarakat Purbalingga dari berbagai elemen masyarakat hadir bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin 5 pemuka agama di Purbalingga.

“Hal ini membuktikan, bahwa di Purbalingga tetap damai dan kondusif, tidak ada perselisihan antar dan inter agama, suku dan etnis,” kata Bupati Tasdi.

Bupati Tasdi juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Purbalingga, atas kontribusinya memberikan saran dan masukan dalam menjaga kondusifitas Purbalingga dari keberagaman masyarakatnya, tetapi tetap selalu menjaga kerukunan.

“Terima kasih atas silaturahmi yang baik antara para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Purbalingga, karena para tokoh telah dapat dijadikan panutan dalam menjaga toleransi dan saling menghormati, sehingga masyarakat Purbalingga tetap damai dan aman,” lanjut Bupati Tasdi.

Dari Agama Kristen Protestan, doa bersama dipimpin Pendeta Slamet. Dari Katholik Pendeta Ari Subroto yang mewakili Romo Agung Setiawan, kemudian dari Khonghucu doa dipimpin Cece Rohyana, dan dari Islam doa dipimpin oleh KH. Abror Musodiq.

Dalam doanya, ke 5 pemuka agama di Purbalingga memohon agar kebhinekaan yang ada di Purbalingga tetap terjaga kedamaiannya, saling menjaga sikap toleransi, saling percaya, saling menghormati, saling memaafkan dan dihindarkan dari perselisihan yang mengganggu kedamaian Purbalingga, mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya tetap berpegang teguh pada konstitusi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(Kabare Bralink/Humas)