Headlines News :
purbalingga
Home » , » Awas, Investasi Bodong Sedang Marak. Jangan Sampai Tertipu

Awas, Investasi Bodong Sedang Marak. Jangan Sampai Tertipu

Written By Kabare Bralink on Saturday, February 10, 2018 | 3:16 PM

PURBALINGGA - Masyarakat Purbalingga harus berhati-hati terhadap investasi 'Bodong' yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah masyarakat. Seperti investasi yang berkedok penjualan jamu dan kegiatan yang berkedok umroh dan haji dengan dana yang murah.

Plt Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Sumarlan mengatakan maraknya investasi ilegal harus di waspadai oleh masyarakat. Masyarakat jangan langsung percaya terhadap iming-iming yang diberikan oleh oknum yang mengatasnamakan investasi, koperasi atau jasa keuangan lainnya.

"Ciri-ciri Investasi Bodong antara lain menjanjikan keuntungan yang tinggi, tidak menjual produk hanya merekrut keanggotaan. Tidak dijalaskan bagimana cara pengelolaan investasinya, kemudian tidak jelas struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan, alamat serta domisilinya. Apabila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya," katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, OJK Purwekerto lanjut Sumarlan akan memfasilitasi terbentuknya satgas Satgas Pengawasan Cegah Penyalahgunaan Koperasi untuk Investasi Bodong. Satgas nantinya akan dibentuk dari unsur kepolisian, kejaksaan, OJK, Bank Indonesia dan unsur pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi waspasda investasi ilegal diharapkan para steakholder di Pemda Purbalingga bisa mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus investasi jamu dan koperasi pandawa lainnya,” katanya.

Sedangkan Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam, Kementrian Koperasi dan UKM Achmad H Gopar mengatakan apabila ada orang yang sudah menawarkan investasi sampai 5 persen perbulan atau 1 persen per hari itu sudah termasuk investasi bodong. Karena hal tersebut tidak mungkin investasi menghasilkan investasi yang begitu tinggi.

“Kalau ada koperasi tanda kutip abu-abu atau investasi yang lain yang menawarkan bunga tinggi, segera untuk untuk melaporkan ke dinas terkait yakni Dinas Kopreasi dan UKM kalau berbentuk Koperasi, dan jika lembaga keuangan lainnya ke OJK,” katanya

Pemerintah daereh mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi abu-abu dan melakukan pembekuan jika koperasi sudah menyimpang dari tujuannya. Namun kadangkala Dinas tidak mempunyai kemampuan baik secara SDM maupun struktural. “Apabila masyarakat menemukan investasi ilegal tersebut segera melaporka ke OJK untuk segera dilakukan penindakan,” pungkasnya.

(Kabare Bralink/Hms)
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Bralink - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis